Penulis Dalam sebuah pidatonya, Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan yang terasa seperti tamparan keras bagi publik: jika ingin negeri ini hancur, maka cukup dengan terus memuji pemerintah seolah semua kebijakan tanpa cela. Kalimat itu bukan sekadar retorika, melainkan sindiran tajam terhadap budaya “asal bapak senang” yang perlahan mematikan nalar kritis masyarakat. Konteksnya terasa makin relevan ketika berbagai kebijakan belakangan menuai polemik, seperti program MBG yang diklaim berhasil namun di lapangan justru menyisakan persoalan serius, mulai dari kualitas hingga dampaknya bagi masyarakat. Alih-alih dievaluasi secara terbuka, kritik justru kerap dianggap sebagai serangan, seolah pemerintah berada di ruang steril yang tak boleh disentuh. Belum lagi ketika Indonesia masuk dalam Board of Peace yang diklaim sebagai langkah strategis, tetapi di mata sebagian pihak justru memunculkan tanda tanya besar: apakah ini benar-benar demi kedaulatan, atau sekadar pencitraan global? Ditambah lagi isu langit Indonesia yang bebas dilintasi pesawat perang Amerika Serikat, yang bagi banyak orang terasa seperti ironi—di satu sisi bicara kedaulatan, di sisi lain memberi ruang bagi kekuatan asing. Di titik inilah pesan Gatot menjadi semakin tajam dan terasa sarkastik: diam bukan lagi pilihan netral, melainkan kontribusi terhadap masalah. Sebab sejarah menunjukkan, kehancuran seringkali bukan dimulai dari kesalahan besar, melainkan dari pembiaran yang terus menerus. Maka, bersuara bukan soal kebencian, tetapi soal menjaga agar negara ini tidak berjalan tanpa arah di bawah tepuk tangan yang kosong.
