Penulis Arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mengalami pergeseran signifikan. Presiden Prabowo Subianto meminta agar program unggulan tersebut tidak lagi diberikan secara universal, melainkan difokuskan secara spesifik kepada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini diambil pemerintah agar pemberian bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menjangkau anak-anak dari keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi. Menanggapi arahan tegas dari Presiden, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah bergerak cepat mempersiapkan tim khusus. Tim ini diberi mandat penuh untuk menentukan dan memilah siapa saja penerima manfaat program MBG yang paling berhak. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, 7,8 juta anak di Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Indonesia menempati lima besar negara dengan masalah gizi tertinggi. "Kebijakan BGN 2026 disesuikan dengan intruksi presiden tersebut, yaitu peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program," kata Dadan. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkap, pihaknya tengah membuat tim untuk memilah penerima agar program terdistribusi tepat sasaran. "Minggu depan sudah mulai disurvei di Jakarta (DKI) untuk menyisir penerima manfaat," ucap Nanik. Pendekatan berbasis kebutuhan dinilainya jadi kunci efektivitas program. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), termasuk untuk pertukaran data penerima manfaat. Tim yang dibentuk BGN nantinya akan tetap memvalidasi data dengan terjun langsung ke lapangan.
